JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mendadak membatalkan konferensi pers terkait putusan kasasi perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (02/11/2026).
Konferensi pers yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.00 WIB di Media Center MA, Jakarta, dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Pembatalan tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, melalui pemberitahuan kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
“Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini,” kata Andi dalam keterangannya.
Atas kondisi tersebut, MA memutuskan membatalkan konferensi pers yang sedianya menghadirkan Juru Bicara Mahkamah Agung.
“Untuk itu konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” lanjut Andi.
Sebelumnya, Biro Hukum dan Humas MA telah mengundang awak media untuk menghadiri konferensi pers guna memberikan penjelasan mengenai putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan tersebut menjadi perhatian setelah MA mengabulkan seluruh gugatan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:
1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta.
Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.
Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024.
Dalam putusan MK, hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.(RB)
Komentar